Sesuai UU Nomor 36 tahun 2009, penetapan harga obat generik dikendalikan oleh pemerintah dan oleh karena itu tiap tahun diterbitkan ketetapan / peraturan Menteri Kesehatan terkait harga obat generik. Terakhir dilakukan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 094/Menkes/SK/II/2012 tentang Harga Obat untuk Pengadaan Pemerintah Tahun 2012 dan Nomor 092/Menkes/SK/II/2012 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik.

Tahun 2013 penetapan harga melalui lelang harga satuan (e-catalog obat generik), agar pengadaan obat dapat mengikuti aturan sesuai Perpres 70 tahun 2012, dan dengan harapan pengadaan akan lebih mudah dan efisien dengan tetap menjamin ketersediaan obat. Pengadaan Obat melalui e-catalog merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah). Menindaklanjuti kebijakan tersebut, RSUD Wonosari telah melaksanakan pengadaan obat generik melalui e-catalog. Dari sisi proses pengadaannya memang lebih sederhana dan efisien. Tapi permasalahan terjadi terkait dengan ketersediaan stock obat oleh pihak Produsen/Pabrik. Pesanan yang secara serentak dari pihak Dinas Kesehatan dan RSUD seluruh Indonesia terhadap jenis obat yang sama menimbulkan keraguan apakah pabrik siap dengan kapasitas produksi serta apakah barang yang dipesan siap dikirim tepat waktu. Permasalahan ini agar bisa dijadikan bahan masukan untuk rumusan kebijakan oleh Kemenkes RI dengan LKPPP.